Kamis, April 16, 2026

Prabowo Dorong Kepala Daerah Bersih dan Adil, Contoh Kekaisaran Turki

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil demi kemajuan bangsa.

Dalam pidatonya saat membuka APKASI Otonomi Expo Tahun 2025 di BSD Tangerang Selatan, Prabowo menegaskan, bahwa pemimpin daerah adalah sosok yang paling dekat dengan rakyat dan harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Saudara-saudara adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bersama camat, bersama kepala desa, Saudara-saudara adalah yang paling dekat dengan rakyat,” kata Prabowo dilansir dari tayangan YouTube Setpres, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga :  Tak Ada Niat Menghina Islam, MUI Terima Permohonan Maaf Pendeta Gilbert

“Saudara-saudara adalah seharusnya yang paling tahu denyut nadi rakyat. Saudara-saudara seharusnya yang paling peka terhadap kesulitan rakyat,” sambungnya.

Prabowo menyampaikan, pembangunan bangsa tidak bisa lepas dari kualitas pemerintahan.

Ia menyebut, keberhasilan suatu negara ditentukan oleh tiga unsur utama yang telah terbukti dalam catatan sejarah.

“Satu adalah tentara yang unggul. Dua adalah polisi dan keamanan yang unggul. Ketiga, dan ini tidak dalam urutan siapa yang lebih penting, yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul. Yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga :  KSAD Ungkap Kondisi Terkini di Lokasi Ledakan Gudang Peluru Milik Kodam Jaya

Prabowo mencontohkan dari sejarah Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmani), yang menurutnya bertahan selama berabad-abad karena menjunjung tinggi kepemimpinan yang berlandaskan moral, pendidikan, dan tata kelola yang baik.

“Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat,” lanjut Prabowo.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga integritas pemerintahan adalah amanat bersama, dari Presiden hingga pejabat di tingkat desa.

Baca Juga :  Irjen Krishna Murti Bantu Tangkap Buronan KPK, Termasuk Harun Masiku

“Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati, dan wali kota-wali kota, dan camat-camat, dan kepala-kepala desa, dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup, tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat,” tegasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Peras Anggota DPR Rp 300 Juta, Empat KPK Gadungan Ditangkap di Jakbar

Aliansi.co, Jakarta-Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polda Metro Jaya menangkap empat orang terduga pelaku pemerasan yang menyasar anggota DPR RI. Para pelaku ditangkap...

DPR Soroti Kasus Videografer Karo Amsal Sitepu, Singgung Keadilan Substantif

Aliansi.co, Jakarta- Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus videografer asal Karo, Amsal Christy Sitepu, yang tengah...

Sosok Dua Terduga Pelaku Mutilasi dalam Freezer, Terungkap Usai Kabur ke Majalengka

Aliansi.co,Jakarta- Polisi akhirnya mengungkap identitas dua terduga pelaku dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam freezer di Kabupaten Bekasi. Keduanya diketahui sempat...

Pelarian Dua Pelaku Kasus Mayat dalam Freezer Berakhir di Majalengka

Aliansi.co, Jakarta- Pelarian dua pelaku kasus penemuan mayat dalam freezer di Kabupaten Bekasi akhirnya berakhir di Majalengka, Jawa Barat. Keduanya berhasil ditangkap oleh Tim Subdit...

Dilaporkan ke Polda, Dugaan Transaksi Fiktif Fasilitas Kredit di Medan Diadukan hingga OJK

Aliansi.co-Jakarta- PT Toba Surimi Industries (PT TSI) melaporkan dugaan penarikan dana fiktif senilai Rp124,4 miliar dari fasilitas kredit modal kerja (KMK) miliknya ke Polda...