Aliansi.co, Jakarta- Anggota DPR RI menyinggung pemblokiran anggaran Rp412 miliar di Kementerian Sosial.
DPR menilai pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan bisa berdampak dengan program penuntasan kemiskinan yang tengah dijalankan Kemensos pada tahun 2023 ini.
“Pemblokiran anggaran yang dilakukan Kemenkeu bisa membuat Kementerian Sosial sulit mengimplementasikan program,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Karena itu Endang meminta kepada Risma agar menyampaikan pemblokiran anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Sayang sekali jika anggarannya Kemensos hingga kini masih diblokir, saya harap Mensos ini dapat memperjuangkannya karena akan berdampak pada program penuntasan kemiskinan yang tengah dijalankan,” katanya.
Mendengar hal itu, Risma pun mengucapkan terimakasih atas saran Komisi VIII DPR.
Namun, ia meminta agar DPR turut membantu memperjuangkan anggaran di kementeriannya dikembalikan seperti sebelumnya.
“Tidak ada kami macam-macam. Susah kami Pak, terus terang. Rapat sampai jam 2 malam, setiap hari. Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp412 miliar,” katanya.
