Aliansi.co,Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya langsung memanggil sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, setelah menerima laporan mengenai berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Prabowo mengatakan langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterimanya terkait kekurangan, penyimpangan, hingga dugaan penyelewengan dalam program unggulan pemerintah tersebut.
“Saya memanggil BPKP, PPATK, dan beberapa pejabat terkait untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang saya terima,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada 12.000 penggerak program MBG di Sentul, Bogor, dilansir dari kanal YouTube Setpres, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prabowo, temuan-temuan tersebut akhirnya berujung pada keputusan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Ketiganya kini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Prabowo mengaku keputusan tersebut bukan perkara mudah.
Ia bahkan menyebut dirinya merasa sedih karena harus memberhentikan orang-orang yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara.
“Saya sebetulnya saat ini dalam keadaan sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas negara yang sangat berat,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Ia mengaku teringat pesan almarhum ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ketika dihadapkan pada situasi sulit.
“Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, yang pernah mengatakan, ‘Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau ragu-ragu, berpihaklah selalu kepada rakyatmu’,” tutur Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan kompetensi seorang pemimpin dalam menentukan kualitas sebuah organisasi.
Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul dalam suatu lembaga sering kali berakar dari lemahnya kepemimpinan.
“Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi kalau pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.
Meski telah mengambil langkah administratif dengan mengganti pimpinan BGN, Prabowo memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.
Ia menegaskan tidak ingin pernyataannya dianggap sebagai upaya memengaruhi jalannya penyelidikan.
“Saya tidak mau banyak komentar karena mereka menghadapi masalah penyelidikan hukum. Saya tidak boleh banyak berkomentar, nanti seolah-olah saya memengaruhi,” kata Prabowo.