Aliansi.co,Jakarta- Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik, Suhud Alynudin, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Ia menegaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Suhud usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029, Senin (8/6/2026).
Menurut Suhud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dihadapkan pada kondisi defisit anggaran yang cukup besar.
Selain itu, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) turut memengaruhi ruang fiskal daerah sehingga mendorong pemerintah melakukan langkah efisiensi.
“Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ada,” kata Suhud.
Meski menyadari perlunya penyesuaian belanja daerah, Suhud menekankan bahwa DPRD akan mengawasi secara ketat agar kebijakan efisiensi tidak menyentuh program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, hingga anggaran penanganan dan pencegahan banjir harus tetap mendapatkan perlindungan anggaran.
“Dewan ingin memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Suhud menilai penghematan seharusnya difokuskan pada pos-pos belanja yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan maupun pelayanan publik.
Karena itu, ia menekankan upaya efisiensi tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi manfaat yang diterima warga.
“Itu kita pastikan tidak ada pemotongan dan tidak ada pengurangan,” tegasnya.
Selain mendorong efisiensi yang tepat sasaran, Suhud juga meminta Pemprov DKI Jakarta lebih agresif mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.
Salah satu langkah yang menurutnya perlu diperkuat adalah skema creative financing melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Menurut dia, Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang pendanaan baru sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber pendapatan konvensional.
“Jakarta memiliki banyak potensi pendanaan dan peluang kerja sama yang bisa dikembangkan bersama berbagai pihak,” ungkapnya.