Rabu, November 18, 2026

Raih WTP Sembilan Kali, Pemprov DKI Tetap Diminta Bereskan Temuan BPK

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Meski berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap diminta menuntaskan berbagai temuan audit yang hingga kini masih menjadi catatan BPK.

Permintaan itu disampaikan DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Kerja Komisi C bersama jajaran eksekutif saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, capaian opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi.

Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian seluruh rekomendasi dan temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Ternyata dari rapat kita bersama BUMD, masih banyak temuan LHP yang belum diselesaikan,” ujar August dalam rapat, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga :  Tunggu Hidung Belang, Dua PSK Terjaring Razia Satpol PP di Blok M

Ia mengungkapkan, sejumlah temuan yang dibahas dalam rapat bahkan merupakan temuan lama yang belum dituntaskan hingga saat ini. Beberapa di antaranya berasal dari hasil pemeriksaan tahun 2021.

“Seharusnya semua LHP itu sudah beres,” kata August.

Menurut dia, penyelesaian temuan BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset dan perusahaan daerah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi C adalah piutang antar-BUMD dalam Program Pangan Murah.

August menyebut masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu BUMD kepada BUMD lainnya sejak beberapa tahun lalu.

“Setoran yang diharapkan Food Station belum diselesaikan oleh Pasar Jaya sejak 2021,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat piutang sekitar Rp1 miliar yang telah dihapuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca Juga :  Pilpres 2024 Berakhir, Heru Budi Didorong Rombak Direksi dan Komisaris BUMD DKI

Namun, masih ada sisa piutang lainnya yang belum mendapatkan penyelesaian.

“Bila perlu, kami tekankan selesai tahun ini,” tegas August.

Senada, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, meminta seluruh BUMD lebih terbuka dalam menjelaskan perkembangan tindak lanjut atas temuan BPK yang belum tuntas.

“Seluruh BUMD tidak hanya menyampaikan tindak lanjut, tetapi menjelaskan secara terbuka temuan apa saja yang masih berulang dan belum selesai,” ujar Tri.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola perusahaan daerah tidak hanya diukur dari perolehan opini WTP, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan yang terus berulang dalam laporan pemeriksaan.

“Selama persoalan yang sama masih berulang, sulit bagi kami mengatakan tata kelola perusahaan telah benar-benar membaik,” tandasnya.

Baca Juga :  DPRD DKI Soroti TransJakarta, Khoirudin: Layanan Masih Bolong-bolong

Komisi C DPRD DKI Jakarta, lanjut Tri, akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK dalam pembahasan P2APBD Tahun Anggaran 2025 agar temuan yang sama tidak kembali muncul pada pemeriksaan mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan bentuk apresiasi atas penerapan tata kelola keuangan yang baik.

“WTP itu tidak hanya menjadi slogan. WTP bagi kami merupakan opini apresiasi karena tata kelola keuangan dilakukan secara good governance,” kata Suharini.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Jumat (5/6/2026).

Penghargaan WTP ini merupakan raihan yang kesembilan kalinya bagi Jakarta.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...