Rabu, November 18, 2026

Mendagri Tito Ungkap Pemda yang Paling Lelet Serap Anggaran, Berikut Daftarnya

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja pemerintah, kata dia, dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena membuat peredaran uang di masyarakat meningkat.

Hal itu diungkapkan Tito karena hingga Juni 2023, penyerapan APBD di sejumlah Pemda masih lelet.

“Konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth yang kita pada posisi 5,3 persen masih bagus, sangat bagus sekali untuk lingkup internasional dunia,” kata Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya dikutip, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga :  Waspada! Pinjol Ilegal dan Penipuan Investasi kini Cari Mangsa di Media Sosial

Saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Tito menjelaskan rata-rata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga per 6 Juni 2023 masih sebesar Rp264,13 triliun atau 20,54 persen.

Sementara realisasi pagu total seluruh kementerian dan lembaga per 6 Juni 2023 sebesar 33,62 persen.

Jika digabungkan antara realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per 6 Juni 202, penyerapan sebesar Rp617,44 triliun atau 26,84 persen.

Baca Juga :  Kilang Minyak Kebakaran Lagi, DPR Suarakan Audit hingga Ganti Pejabat Pertamina

Tito pun membeberkan pemerintah daerah yang paling lelet menyerap APBD.

Untuk Pemda tingkat provinsi yang paling rendah menyerap APBD, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Sementara untuk Pemda Kabupaten yakni Tanah Laut, Keerom, Mappi, Muara Enim, Fakfak, Yalimo, Teluk Bintuni, Berau, Biak Numfor, dan Manokwari Selatan.

Baca Juga :  Menkeu Sri Mulyani Waspadai Ekonomi Global 2024 Masih Posisi Lemah

Sementara untuk Pemerintah Kota yaitu, Lubuk Linggau, Sorong, Makassar, Pematang Siantar, Pagar Alam, Tidore Kepulauan, Palembang, Kupang, Pare-Pare, dan Medan.

Tito pun meminta kepala daerah untuk mengawal realisasi APBD melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Meski begitu, dia mengingatkan daerah agar upaya peningkatan realisasi APBD tersebut dilakukan sesuai aturan. (rbn)

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...