Aliansi.co,Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat memperkuat budaya antikorupsi.
Ajakan tersebut disampaikan Pramono saat kampanye antikorupsi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Kampanye bertajuk “Jaga Jakarta, Jaga Integritas” itu turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada kegiatan yang memiliki risiko dan nilai anggaran besar.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik,” kata Pramono, dikutip Senin (17/8/2026).
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia mengaku selalu meminta jajaran Balai Kota untuk berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan KPK dalam setiap kegiatan yang dinilai memiliki risiko maupun nilai tertentu.
“Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujarnya.
Kampanye antikorupsi tersebut dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone. Kegiatan dikemas melalui dua agenda utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Pramono menyebut kegiatan tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan.
“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” ujarnya.
Pramono menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus dibangun melalui budaya integritas.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” kata Pramono.
Dia juga mendorong masyarakat tidak ragu menggunakan kanal pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, keterlibatan warga penting untuk memastikan anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Johanis menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
Dia juga mengapresiasi kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi serta membangun pemerintahan yang berintegritas.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” tutup Johanis.