Rabu, November 18, 2026

DPRD DKI Ungkap Temuan BPK, Pendapatan Tiga Dinas Jadi Sorotan

WIB

Aliansi.co,Jakarta- DPRD DKI Jakarta menyoroti tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait capaian pendapatan sejumlah organisasi perangkat daerah yang belum mampu mencapai target pendapatan.

Sorotan itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail saat evaluasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Fokus Komisi C adalah mencermati P2 APBD 2025 ini dari sisi pendapatan. Hari ini, memang kita mengelaborasi seluruh SKPD pemungut retribusi,” kata Ismail dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi C meminta penjelasan dari sejumlah perangkat daerah yang hadir dalam rapat.

Di antaranya Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), hingga Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut).

Baca Juga :  Bikin Celaka Pengendara, Bendera Parpol di Flyover Mampang Ditertibkan Malam Ini

Hasil evaluasi, kata dia, menunjukkan mayoritas SKPD berhasil melampaui target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2025.

Namun, terdapat tiga dinas yang belum mencapai target, yakni Dishub, DLH, dan Tamhut, meski realisasinya masih mendekati sasaran yang ditentukan.

“Dari laporan ini kami mendapatkan beberapa catatan,” ujar Ismail.

Atas capaian tersebut, komisi C menilai terdapat ruang untuk meningkatkan target pendapatan pada tahun-tahun mendatang, terutama bagi SKPD yang secara konsisten mampu melampaui target yang dibebankan.

Baca Juga :  Kejati Ungkap Modus Korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta, Modal Foto Penari Cair Rp15 Miliar

Selain menyoroti kinerja pendapatan, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ismail menegaskan, fungsi pengawasan DPRD mengharuskan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap temuan yang telah disampaikan auditor negara tersebut.

Ia menjelaskan, pembahasan P2 APBD tidak hanya bertujuan mengevaluasi penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan fiskal untuk tahun berikutnya.

Menurut Ismail, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan yang tidak ringan ke depan.

Salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan program pembangunan terus meningkat seiring bertambahnya agenda pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Baca Juga :  Viral Penculikan Anak di Tangsel, Begini Pesan Polisi kepada Orang Tua

“Harus ada upaya-upaya kreatif untuk penambahan pendapatan seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, komisi C mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Upaya tersebut tidak hanya melalui optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi juga dengan menggali potensi baru yang dapat menambah penerimaan daerah.

DPRD juga menemukan peluang peningkatan penerimaan dari pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.

“Yaitu apa? Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang dalam catatan tadi sebenarnya ada. Nah, ini juga peluang-peluang seperti itu,” pungkas Ismail.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...