Aliansi.co, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah.
Surat edaran ini ditandatangani Menteri Anas di tengah hebohnya berita kasus judi online yang menjerat ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol PP DKI Jakarta.
“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Menteri Anas dalam keterangan resminya, pada Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, fenomena perjudian online sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk ASN.
Ia menegaskan judi online termasuk pelanggaran hukum.
Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.
Dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 yang ditandatanganinya pada 24 September 2024, Anas menegaskan larangan ASN bermain judi online.
“Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan,” tulis keterangan surat.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.
Anas pun mengimbau kepada instansi pemerintah untuk melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-judi online.
Ia juga mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian online atau daring
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” katanya.