Rabu, November 18, 2026

Kapolri Tolak Polri di Bawah Kemendagri, Singgung Sejarah dan Mandat Reformasi

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menegaskan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil perjalanan sejarah panjang dan bagian dari mandat reformasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sigit saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menurut dia, secara struktural dan konstitusional, kedudukan Polri saat ini sudah paling ideal.

“Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” ujar Sigit.

Baca Juga :  Terima Surat Pengunduran Diri SYL, Jokowi Tunjuk Kepala Bapanas sebagai Plt Mentan

Kapolri mengingatkan, dalam sejarahnya Polri pernah berada di bawah Kemendagri, kemudian disatukan dengan TNI dalam struktur ABRI.

Pemisahan Polri dari ABRI pada era reformasi, kata dia, merupakan koreksi politik terhadap praktik kekuasaan masa lalu.

“Ini sesuai mandat UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Kemudian ini juga bagian dari mandat reformasi 1998, bahwa penempatan Polri di bawah Presiden,” ungkap Sigit.

Ia menegaskan, perubahan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun institusi kepolisian yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga :  Panglima TNI Tegaskan Prajurit yang Geruduk Polrestabes Medan Langsung Diperiksa Denpom

Lebih lanjut, Sigit menyoroti perbedaan mendasar antara Polri dan TNI, baik dari sisi doktrin maupun fungsi.

Polri, menurut dia, memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menjalankan operasi militer.

“Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri,” jelasnya.

Sigit menilai, dengan karakter tugas tersebut, posisi Polri di bawah Presiden menjadi paling tepat untuk menjaga independensi dan efektivitas kinerja kepolisian.

Baca Juga :  Demokrat Sebut Penetapan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Pengkhianatan Piagam Koalisi

Sikap Kapolri itu mendapat penguatan dari Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa secara hukum dan politik, kedudukan Polri telah diatur jelas dan tidak berbentuk kementerian.

“Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Habiburokhman.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...