Aliansi.co,Cilacap- Presiden Prabowo Subianto mengaku sering menolak undangan para menterinya untuk menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek.
Ia menyatakan lebih memilih hadir saat proyek telah rampung dan siap diresmikan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
“Saya terus terang saja, di awal pemerintahan saya, saya sampaikan ke menteri-menteri, tolonglah saya jangan diundang groundbreaking,” kata Prabowo dalam sambutannya dilansir dari kanal YouTube Setpres, Rabu.
Menurut dia, kehadiran dalam peresmian proyek yang telah selesai dinilai lebih memberikan makna karena hasilnya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang ingin saya datang adalah peresmian kalau sudah jadi,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo tetap menghadiri acara groundbreaking tersebut karena menilai proyek hilirisasi memiliki nilai strategis dan penting bagi masa depan ekonomi Indonesia.
“Tapi karena ini begitu banyak dan begitu penting, saya merasa saya harus hadir. Saya hadir untuk memberi semangat, memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang menyiapkan proyek-proyek ini,” katanya.
Ia menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tidak muncul secara instan, melainkan hasil pemikiran panjang para pemimpin, teknokrat, dan ilmuwan Indonesia selama bertahun-tahun.
“Proyek ini tidak jatuh dari langit. Proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia,” tuturnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Ia menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita mau olah di dalam negeri supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh yang dinilai belum optimal meski Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah.
“Sudah terlalu lama petani, nelayan, buruh kita tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional, termasuk soal hasil usaha yang tidak ditempatkan di dalam negeri.
Sebagai pemimpin yang mendapat mandat rakyat, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan kekayaan nasional dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tegasnya.