Rabu, November 18, 2026

KPK Tidak Ujug-ujug Usut Skandal Kardus Durian di Kemnaker, Sprindiknya Sebelum Cak Imin Dipinang Anies

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik adanya unsur politik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang saat ini tengah diusut lembaga anti rasuah.

KPK disebut tidak ujug-ujug menaikkan proses penyidikan kasus yang terkenal dengan skandal Kardus Durian di Kemnaker yang heboh pada tahun 2012 itu.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan kasus dugaan korupsi itu sudah naik ke tahap penyidikan sejak bulan Juli 2023 setelah melalui gelar perkara.

Baca Juga :  Viral Pajero Pakai Strobo Ugal-ugalan di Makassar, Ternyata Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Mau Beli Makanan

“Melalui gelar perkara KPK sepakat naik proses penyidikan perkara setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023, dan setelahnya terbit surat perintah penyidikan (sprindik) sejak sekitar Agustus 2023,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (3/8/2023).

Ali mengaku pengusutan kasus ini sempat tersendat di Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Hal itu lantaran laporan dan aduan kasus tersebut harus lebih dahulu melalui proses telaah dan verifikasi oleh lembaga anti rasuah.

Baca Juga :  Usai Diperiksa 10 Jam, Firli Bahuri Percayakan Kasusnya kepada Hakim

“Sebagai pemahaman bersama, sebelumnya pasti ada proses-proses penerimaan laporan, telaah dan verifikasi lebih dahulu di pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data,” kata Ali.

“Lalu berproses panjang di kedeputian penindakan hingga naik penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan sampai pada akhirnya dapat diputuskan lanjut naik pada proses penyidikan di Juli 2023 dimaksud,” lanjutnya.

Naiknya skandal Kardus Durian di Kemnakertrans, kata dia, sudah melalui proses yang panjang alias jauh sebelum Cak Imin dipinang Anies menjadi cawapresnya.

Baca Juga :  Hasil Sidang Isbat: Idul Fitri 2026 Jatuh Sabtu 21 Maret

Ia pun memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi di Kemnakertrans di era Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat Menaker, bukan karena unsur politik.

“Yang artinya apa? jelas pada proses penerimaan laporan hingga penyelidikan saja kami pastikan butuh waktu panjang lebih dahulu, tidak sebulan dua bulan bahkan bisa lebih,” ucap Ali.

“Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk pikuk politik pencapresan tersebut,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...