Rabu, November 18, 2026

Kurangi Polusi Udara, ASN DKI dan Kementerian WFH Mulai September

WIB

Aliansi.co, Jakarta-Pemerintah akan kembali memberlakukan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jakarta mulai September mendatang.

Kebijakan ini salah satu instruksi Presiden Jokowi untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang semakin buruk akhir-akhir ini.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan kebijakan WFH bagi pegawai yang tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Baca Juga :  Wali Kota Jaksel Imbau Jajaran Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan

“Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin WFH. Pegawai yang langsung melayani masyarakat saja dari kantor,” kata Heru dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/8/2023).

“Artinya WFH itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI,” sambungnya.

Namun, Heru berharap kebijakan WFH juga diterapkan oleh kementerian lain yang berkantor di Ibu Kota.

Baca Juga :  Heru Budi Ancam Mutasi ASN DKI ke IKN Bila Bekerja Tidak Baik

“Dan kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan WFH. Mudah-mudahan September ini bisa langsung jalan,” ujarnya.

Selain ASN DKI dan kementerian, Heru menyatakan kebijakan WFH juga bakal diterapkan bagi pegawai swasta di Jakarta.

Ia mengaku telah komunikasi dengan para pengusaha terkait kebijakan bekerja dari rumah.

“Beberapa perusahaan swasta sudah menerapkan kebijakan WFH,” katanya.

Selain itu, Heru juga menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.

Baca Juga :  Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur Tewas Mengenaskan, Kondisinya Terpotong di Pinggir Rel Jatinegara

Selain itu, Pemprov DKI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.

“Kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” ungkap Heru.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...