Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel).
Dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar Selasa (14/4/2026), DPRD juga menyoroti terkait ego sektoral birokrasi di wilayah, hingga kebiasaan tak lazim selama Syafrin memimpin Dinas Perhubungan.
Rapat uji kelayakan itu dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah dan Basri Baco.
Hadir pula Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua.
Dalam forum tersebut, Khoirudin awalnya mempertanyakan strategi Syafrin menghadapi persoalan ego sektoral antarsuku dinas di wilayah Jakarta Selatan.
Menurut dia, persoalan koordinasi lintas instansi menjadi tantangan utama bagi seorang wali kota.
“Bagaimana cara Pak Syafrin menangani paradoks tadi di tengah kenyataan ego sektoral masing-masing Sudin?” tanya Khoirudin.
Ia menilai, selama ini jajaran suku dinas cenderung lebih loyal kepada kepala dinas teknis masing-masing.
Karena itu, Syafrin dinilai harus mampu memastikan roda pemerintahan berjalan cepat jika dipercaya memimpin wilayah.
“Biasanya Sudin itu loyalnya ke kepala dinas. Sementara Pak Syafrin adalah pimpinan wilayah. Apakah bisa kerja cepat dengan situasi birokrasi seperti itu?” lanjutnya.
Khoirudin juga menekankan pentingnya kemampuan pengendalian aparatur sipil negara (ASN), mengingat wilayah Jakarta Selatan mencakup 10 kecamatan dan 67 kelurahan dengan jumlah pegawai yang besar.
“Saya ingin Pak Syafrin punya kemampuan pengendalian yang baik agar semua bekerja maksimal,” ujarnya.
Sementara, Basri Baco meyinggung kebiasaan tak lazim di lingkungan Dinas Perhubungan saat Syafrin menjabat.
Ia mengaku kerap menerima aduan soal budaya kerja yang dikenal dengan istilah “peta konflik”.
Baco meminta Syafrin meninggalkan pola tersebut apabila dipercaya memimpin Jakarta Selatan.
Menurut dia, seorang wali kota harus mengedepankan kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab.
“Saya berani ngomong begini karena bukan satu-dua kali saya mengalami, menghadapi, atau menerima aduan terkait (peta konflik) itu,” kata Baco.
Sementara itu, Inggard Joshua mengingatkan bahwa memimpin wilayah berbeda dengan memimpin organisasi perangkat daerah.
Menurut dia, seorang wali kota harus mampu menjadi pamong yang memahami karakter masyarakat sekaligus mampu mengambil sikap dalam berbagai situasi.
“Kalau kemarin Pak Syafrin sebagai kepala dinas, sekarang Pak Syafrin akan mengorganisir di wilayah, mampu enggak?” ujar Inggard. RBN