Putusan ini terkait dengan laporan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani dan Alamsyah Hanafiah.
Terkait hal tersebut, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD menangapi putusan MKMK tersebut.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam status twitternya, @mohmahfudmd pada Selasa (7/11/2023) malam.
Mahfud MD mengaku bangga dengan putusan Ketua MK Jimly.
Namun, satu sisi Mahfud menyampaikan kekecewaannya terhadap MK.
Mengingat Anwar Usman telah mencoreng nama baik MK sebagai penjaga konstitusi negara.
“Dlm beberapa tahun terakhir ini sy sedih dan malu pernah menjadi hakim dan Ketua MK,” tulis Mahfud MD.
“Tp hr ini, setelah MKMK mengeluarkan putusan ttg pelanggaran etik hakim konstitusi, saya bangga lagi dgn MK sbg ‘guardian of constitution’. Salam hormat kpd Pak Jimly, Pak Bintan, Pak Wahiduddin,” tambahnya.