Aliansi.co, Jakarta-Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mengubah konsep peringatan Hari Buruh atau May Day menjadi aksi nyata yang berfokus pada bantuan bagi pekerja rentan dan keluarganya.
Pada May Day 2026, perhatian diprioritaskan memberikan bantuan kepada anak-anak buruh, khususnya mereka yang yatim piatu maupun yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtadho mengatakan, peringatan May Day 2026 secara sederhana dilatarbelakangi rasa keprihatinan atas musibah bencana yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh dan Sumatra.
“Ini bentuk keprihatinan kita karena ada saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatra kemarin mendapatkan musibah atau bencana. Kali ini, konsep kita sangat sederhana dan kita ingin mengubah fokusnya lebih kepada pemanfaatan bagi anak-anak para pekerja yang yatim piatu atau yang memiliki persoalan keuangan,” kata Ali Murtadho, usai menyerahkan santunan dan paket sembako kepada ratusan anak yatim di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Jaksel menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi dalam memberikan bantuan, sehingga peringatan Hari Buruh tidak sekadar seremonial, melainkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami mencoba menggandeng para mitra untuk bisa membantu dan berkolaborasi bagi mereka,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ali Murtadho, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang rutin digelar melalui pertemuan antara unsur pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
“Ini bagian dari program LKS Tripartit. Kami juga melakukannya dalam pertemuan tiga bulanan yang kerap kami lakukan dengan LKS Tripartit,” ucap Ali Murtadho
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan ketenagakerjaan yang bersifat mutakhir dibahas bersama, kemudian dirumuskan untuk disampaikan ke tingkat provinsi sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
“Hal yang pertama adalah memperhatikan persoalan-persoalan mutakhir yang saat ini muncul, dan itu menjadi pokok bahasan kita. Hasil pemikiran tersebut kemudian kami bawa ke tingkat provinsi untuk menjadi wacana dan bahan kebijakan,” jelas Ali.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan buruh dalam merespons dinamika di lapangan.
“Intinya, kami memberikan sumbangsih pemikiran mengenai apa yang terjadi di lapangan untuk kemudian kami bawa ke atas. Hasil rumusan-rumusan tersebut mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi LKS Tripartit di tingkat provinsi,” tuturnya.
Ali juga berpesan agar para pekerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan program pelatihan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Maka dari itu, saya mencoba mengajak teman-teman pekerja, termasuk keluarganya, untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui program-program yang ada di PPKD,” kata Ali.