Rabu, November 18, 2026

Pemprov DKI Ajukan Anggaran Belanja Rp 81,58 Triliun di Raperda APBD 2024

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran belanja daerah sebesar Rp 81,58 triliun pada rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2024.

Anggaran belanja dalam Raperda tersebut diserahkan kepada DPRD DKI untuk ditindaklanjuti dalam rapat fraksi.

“Adapun total Raperda APBD 2024 yang eksekutif ajukan sebesar Rp 81,58 triliun atau naik sebesar 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif,” kata Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Heru pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar yang telah membahas dan menyepakati penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Heru mengatakan sumber anggaran pada Raperda 2024 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52,3 triliun, pendapatan transter Rp19,2 triliun, serta lain-lain sebagai pendapatan daerah yang sah sebesar Rp722,12 miliar.

Baca Juga :  Pemprov Diminta Hadir Atasi Pinjol, Asperek DKI: Kita Fokus Perkembangan UMKM

Selanjutnya belanja daerah tahun 2024 direncanakan sebesar Rp71,8 triliun untuk dipakai sebagai belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

“Adapun persentase terbesar belanja daerah akan dipakai untuk sektor pendidikan sebesar Rp17,1 triliun atau 23,88% serta untuk kesehatan sebesar Rp10,4 triliun atau 20,14%,” kata Heru.

Lalu untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp9,2 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan proyeksi Rp3,8 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp5,4 triliun.

Baca Juga :  WJS Peduli, Jurnalis Jakarta Selatan Berikan Santunan dan Sembako ke Anak Yatim

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,7 triliun yang dialokasikan kepada BUMD berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,9 triliun.

“Serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,8 triliun,” kata Heru

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...