Aliansi.co, Jakarta- Pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk mempertimbangkan pergantian atau rotasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah menjabat lebih dari enam tahun tanpa rotasi.
“Saya langsung to the point mengusulkan kepada Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano. Usulan saya sederhana, yaitu mempertimbangkan pergantian atau rotasi Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang sudah lebih dari enam tahun memegang jabatan,” ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, selama ini tidak banyak pihak yang berani menyampaikan usulan pergantian jabatan Kadishub secara langsung.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi perlu dilakukan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mungkin tidak ada pihak lain—baik DPRD, ASN, atau pembantu gubernur—yang berani bicara hal ini karena alasan sungkan, enggan, atau ada kepentingan tertentu. Tetapi bagi saya, ini penting demi kepentingan ASN dan tata kelola Pemprov DKI. Tidak ada kepentingan pribadi sama sekali,” tegasnya.
Sugiyanto menilai masa jabatan Syafrin yang sudah melampaui enam tahun merupakan alasan kuat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menilai rotasi pejabat juga untuk menjaga kesehatan organisasi pemerintah daerah.
“Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, pergantian pejabat strategis seperti Kadishub penting dilakukan untuk penyegaran, menghadirkan energi baru, dan menjaga merit system,” ujarnya.
Ia bahkan memperingatkan potensi munculnya “raja kecil” apabila satu pejabat terlalu lama bercokol di posisi strategis.
“Lamanya masa jabatan berpotensi menciptakan kepemimpinan yang terlalu sentralistik, rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini tidak sehat untuk birokrasi,” kata Sugiyanto.
Ia juga menilai masa jabatan yang terlalu panjang bisa memberi kesan bahwa Pemprov tidak memiliki pejabat lain yang kompeten untuk mengisi posisi tersebut.
“Seolah-olah tidak ada pejabat yang mampu menggantikan posisi itu. Jika benar demikian, maka ini masalah serius dalam pembinaan ASN,” katanya.
“Untuk keadilan karier, Syafrin juga perlu mendapat pengalaman eselon II lain, seperti Asisten Sekda atau Asisten Deputi. Rotasi bukan hukuman, tetapi bagian dari pengembangan karier,” sambungnya.
Sugiyanto turut menyinggung anggaran yang dikelola Syafrin selama lebih dari enam tahun menjabat.
Ia menyebut masyarakat berhak mengetahui dampak nyata dari anggaran besar tersebut.
“Syafrin mengelola anggaran triliunan rupiah setiap tahun. Pertanyaannya, apakah dana itu efektif mengurangi kemacetan, mempercepat ERP, atau menyelesaikan masalah angkutan umum?” ujarnya.
Menurutnya, transparansi menjadi keharusan publik.
Sugiyanto optimistis Gubernur Pramono dan Wagub Rano memahami pentingnya rotasi pejabat untuk menjaga dinamika birokrasi.
“Pak Pramono adalah tokoh politik senior yang sangat paham merit system. Bang Doel juga berpengalaman panjang sebagai kepala daerah. Keduanya tahu bahwa rotasi pejabat adalah kebutuhan organisasi, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa TNI dan Polri dapat menjadi contoh institusi yang konsisten melakukan rotasi untuk menjaga efektivitas organisasi.
Sugiyanto meminta Gubernur Pramono dan Wagub Rano untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kadishub.
“Semua aspek harus dinilai: teknis, inovasi, manajemen anggaran, hingga kepemimpinan. Dengan begitu, keputusan apa pun yang diambil tetap objektif, kredibel, dan demi kebaikan publik,” ujar Sugiyanto.
Ia menegaskan bahwa rotasi Kadishub bukanlah sekadar pergantian individu, tetapi bagian dari penyegaran birokrasi DKI Jakarta.
“Rotasi ini akan menghadirkan energi baru, memperkuat merit system, membuka peluang regenerasi, dan membuat kebijakan transportasi lebih modern, adaptif, dan responsif,” tutupnya.