Rabu, November 18, 2026

Pimpinan DPRD Jakarta Soroti Nasib Karyawan yang Dirumahkan Manajemen Rumkit di Jagakarsa

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Wakil Ketua DPRD Jakarta Rany Mauliani menyoroti nasib puluhan karyawan yang dirumahkan oleh manajemen salah satu rumah sakit (rumkit) di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Rany menegaskan pihak rumah sakit harus bertanggungjawab memenuhi kewajiban para pekerjanya.

“Bagaimana pun pihak rumah sakit harus mempertangungjawabkan kewajibannya terkait jasa manusia yang sudah dipekerjakan,” ujar Rany Mauliani saat dihubungi, pada Senin (21/4/2025).

Diketahui, puluhan karyawan RS tersebut mendatangi Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Jakarta Selatan usai dirumahkan pihak manajemen.

Mereka dirumahkan diduga untuk efisiensi anggaran.

Selama dirumahkan, karyawan mendapatkan setengah dari gaji pokok.

Baca Juga :  Buntut Penggeledahan Kejati, Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Dicopot Sementara

Di sisi lain, besaran gaji yang diterima karyawan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jakarta

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, permasalahan apapun yang dialami manajemen rumah sakit, tidak seharusnya dibebankan kepada karyawannya.

“Karena para pekerja sudah melaksanakan kewajibannya, tugas managemen-lah yang mengatur cash flow agar bisa membayar jerih payah tenaga orang,” kata dia

Rany juga menanggapi dugaan tidak dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak karyawan.

Apabila hal tersebut benar terbukti, Rany menegaskan pihak rumah sakit atau oknum di rumah sakit yang mengurusi bidang tersebut harus bertanggungjawab

Baca Juga :  Pengembangan Park and Ride Lebak Bulus Bakal Pakai Uang Investor, Perencanaan Proyek Dimatangkan

“Jika hal terjadi di luar harapan tentunya ada pihak atau oknum yang bertanggung jawab akan hal tersebut,” ungkapnya

Rany menambahkan, permasalahan antara manajemen dan karyawan di rumah sakit tersebut harus segera diselesaikan.

“Terkait permasalahan hubungan industrial antara manajemen dan karyawan, sebaiknya diselesaikan agar ada solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Dari Sudin Ketenagakerjaan dalam hal ini bisa turun langsung menjadi mediator atau investigator untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya,” tandanya. ‘

Salah satu karyawan rumah sakit yang dirumahkan mengungkapkan, sejak beberapa bulan lalu manajemen mengeluarkan kebijakan sepihak, di antaranya pembayaran gaji yang dicicil hingga dugaan tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang menjadi hak karyawan.

Baca Juga :  Antisipasi Genangan, Wali Kota Jaksel Dorong Perbaikan Saluran dan Pemilahan Sampah

“Jadi sejak Desember 2024, manajemen membayarkan gaji karyawan dengan cara mencicil. Yang di mana gaji dibayarkan 50 persen dan sisanya akan dibayarkan di pertengahan bulan berikutnya,” katanya usai menyampaikan aduan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan belum lama ini.

“Dan terus menerus sampai sekarang selalu begitu untuk pembayaran gaji di setiap bulannya,” ujarnya kepada wartawan, seraya meminta identitasnya tidak ditulis.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...