Aliansi.co, Jakarta- Memasuki satu tahun kepemimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kebijakan larangan makan daging anjing dan kucing sebagai salah satu langkah progresif yang telah diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono mengklaim, Jakarta menjadi provinsi yang mengawali aturan tersebut di tengah belum banyaknya daerah lain yang memiliki regulasi serupa.
“Jakarta termasuk yang mengawali dan menjadi satu-satunya provinsi yang melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebagian besar provinsi belum memiliki aturan tersebut, Jakarta yang mengawalinya,” ujar Pramono saat acara “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” di Taman Ayodya, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari komitmen membangun Jakarta yang lebih beradab dan berkelanjutan, termasuk dalam aspek perlindungan hewan serta kesehatan masyarakat.
Selain menyoroti larangan tersebut, Pramono juga memaparkan sejumlah capaian selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,11 persen.
Bahkan pada triwulan IV, pertumbuhan ekonomi Jakarta menembus 5,71 persen.
“Saya yakin, seyakin-yakinnya, mudah-mudahan tahun ini akan jauh lebih baik karena beberapa perbaikan mendasar yang kami lakukan,” katanya.
Di bidang sosial, Pemprov DKI tetap mempertahankan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan total sekitar Rp 2 triliun.
Tercatat sebanyak 707.513 siswa menerima KJP dan 16.920 mahasiswa menerima KJMU.
“Total anggaran keduanya kurang lebih Rp 2 triliun dan tidak akan kami kurangi. Untuk program pemutihan ijazah ada lebih dari 6.000 penerima. Semua ini akan kami teruskan,” tegasnya.
Sebanyak 213.000 warga juga menerima bantuan sosial melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta.
Di sektor kesehatan, layanan diperkuat melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu, serta rencana pembangunan dua rumah sakit baru.
Meski demikian, Pramono mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara.
“Masih banyak pekerjaan rumah, seperti kemacetan, banjir, dan polusi. Namun, kami berkomitmen untuk terus mengurangi persoalan mendasar tersebut secara bertahap dan terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Jakarta dilakukan secara kolaboratif bersama DPRD, jajaran Balai Kota, dan masyarakat.
Momentum satu tahun pemerintahan ini, kata dia, menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk mewujudkan Jakarta yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami membuka diri terhadap masukan dan kritik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tuturnya.