Aliansi.co, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi.
Papua dinilai memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat setempat sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan energi di wilayah-wilayah terpencil.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil sangat memungkinkan untuk dikembangkan di daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” katanya.
Selain energi terbarukan, Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi sekaligus swasembada pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan memberikan dampak besar terhadap penguatan fiskal negara.
Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Menurutnya, pengurangan impor BBM dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan target konkret pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.
Mulai tahun depan, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, impor bensin akan dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di wilayah Papua, agar melakukan koordinasi yang erat dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait.
Kepala daerah diminta menyusun skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegasnya.