Aliansi.co, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Pramono menyatakan Pemprov Jakarta akan transparan dalam penerapan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari wilayah DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
“Komitmen Jakarta adalah membangun sistem yang transparan. Salah satu hal yang mudah-mudahan bisa berdampak signifikan adalah penyelesaian sejumlah persoalan birokrasi yang selama ini memakan waktu bertahun-tahun, seperti KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi),” kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan berintegritas.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembangunan.
Salah satu implementasi konkret dari komitmen tersebut adalah integrasi tiga taman di Jakarta Selatan.
Ia berharap pembangunan Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat yang berada di kawasan Blok M Hub itu, dapat rampung pada akhir 2025.
Proyek ini diharapkan tidak hanya memperindah kota, tetapi juga memperbaiki ekosistem aliran air di kawasan tersebut.
“Tiga taman itu akan digabung menjadi satu kawasan hijau seluas 6,5 hektare. Kami berharap pada akhir Desember 2025 bisa meresmikan taman ini sekaligus menghadirkan salah satu lintasan jogging track terpanjang di Jakarta,” jelasnya.
Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI secara aktif berkonsultasi dengan KPK dan Kejaksaan dalam setiap proses pembangunan.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan bahwa rapat koordinasi ini mencerminkan keseriusan legislatif dan eksekutif dalam menjaga amanah rakyat serta mencegah praktik korupsi di daerah.
“Kami bersama Gubernur berkomitmen melaksanakan amanah untuk mencegah korupsi dan berbakti pada kepentingan rakyat Jakarta,” kata Khoirudin.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang hadir dalam acara ini menambahkan, KPK terus mendorong kolaborasi antarlembaga untuk memastikan pencegahan korupsi berjalan sistemik dan berkelanjutan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tetapi penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan,” ujar Johanis.