Rabu, November 18, 2026

Terungkap Alasan Presiden Prabowo Batal Lantik Pramono-Rano di Istana Negara

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkap alasan batalnya pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara.

Diketahui, para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang sedianya dilantik Presiden Prabowo pada 6 Ferbruari 2025 mendatang, diundur menjadi pertengahan Februari.

Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

Tito mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta pelantikan kepala daerah yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur demi alasan efisiensi.

Terlebih pelantikan yang sudah terjadwal sebelumnya, berdekatan dengan jadwal sidang pengucapan putusan sela atau dismissal oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dimajukan menjadi pada 4-5 Februari 2025.

Baca Juga :  Begini Kata Heru Budi soal Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

“Beliau (Prabowo) berprinsip bahwa kalau memang jaraknya enggak terlalu jauh, untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja antara yang non-sengketa dengan yang dismissal,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (1/2/2025).

Tito mengatakan Presiden Prabowo berharap pelantikan kepala daerah bisa dilakukan secepatnya.

Hal itu untuk menghindari terganggunya roda pemerintahan di daerah.

Baca Juga :  Kapolri: Kita Sambut 2024 dengan Semangat dan Harapan Baru

“Kemudian juga untuk efektifitas pemerintahan, supaya semuanya bergerak berjalan, segera, jangan sampai terjadi transisi yang terlalu panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan bahwa pelantikan Pramono-Rano yang sedianya tanggal 6 Februari mundur antara tanggal 18 dan 20 Februari.

“Info terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20 ya, ” kata Khoirudin saat ditemui di gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia menyampaikan keputusan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Prabowo Siap Bantu Evakuasi Korban Terdampak Konflik Gaza ke Indonesia

Setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, pasangan Pram-Rano kemudian akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

“Tanggalnya ini given ini, antara, jadi kita belum bisa berdebat waktu tanggalnya, karena ini semua kewenangan pemerintah pusat. Jadi 18 sampai 20,” ujarnya.

“Ketepatan di tanggal tersebut tidak ada agenda dewan yang berbenturan, jadi mudah disepakati,” sambungnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...