Aliansi.co, Jakarta- Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bernama Wahyu Handoko, membantah melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali ke KPK.
ASN yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu malah berbalik melaporkan pihak pelapor Marullah ke polisi.
Langkah hukum tersebut disampaikan langsung Wahyu Handoko kepada Ketua Umum Himpunan Masyarakat Peduli Nusantara Sugiyanto dalam sebuah pertemuan di Jakarta, pada Rabu (14/5/2025)
“Saya awalnya menanyakan apakah benar pernah membuat serta mengirimkan surat laporan ke KPK terkait dugaan KKN yang melibatkan Sekda Marullah Matali,” kata Sugiyanto, Kamis (15/5/2025).
“Dengan jujur Wahyu menegaskan sama sekali tidak pernah membuat, apalagi mengirimkan surat laporan ke KPK, ” sambungnya
Sugiyanto mengatakan, Wahyu Handoko telah membuat laporan polisi untuk memulihkan nama baiknya serta institusi tempat ia bekerja, yakni di BKD DKI Jakarta.
Laporan tersebut dilayangkan Wahyu Handoko pada Rabu 14 April 2025.
Wahyu melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penistaan melalui tulisan, dan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak pelapor ke Polres Metro Jakarta Pusat.
“Informasi ini saya konfirmasi langsung kepada Wahyu, dan yang bersangkutan membenarkan bahwa laporan tersebut sudah dilayangkan ke pihak kepolisian, ” ungkap Sugiyanto.
Menurut SGY, sapaan Sugiyanto, Wahyu Handoko merasa dirugikan karena namanya dicatut sebagai pengirim surat kepada KPK.
Dalam surat itu, Wahyu disebut sebagai pelapor dugaan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, serta korupsi yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta.
“Padahal Wahyu menegaskan bahwa ia tidak pernah mengirim surat tersebut, ” ujar SGY.
Pernyataan langsung dari ASN BKD Wahyu Handoko tersebut, kata SGY, menjadi bukti kuat bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu, serta tidak dapat dipertanggung jawabkan subtansinya.
“Saya menduga bahwa surat ini sengaja disebarkan untuk merusak harmonisasi birokrasi dibawah Kepemimpinan Gubermur Pramono dan Bang Doel, serta untuk menimbulkan dampak negatif lainnya, terutama program 100 hari kerjanya, ” imbuhnya.
“Saya meyakini setelah pernyataan dari Wahyu Handoko, situasinya justru akan berbalik, ” sambungnya.