Aliansi.co, Jakarta- Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto Emik, menyoroti tajam kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilainya sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang gubernur dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, ada empat jabatan kepala dinas yang menjadi penentu utama baik-buruknya wajah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, disertai peran vital dari para wali kota dan bupati.
“Wajah Gubernur DKI itu tidak semata ditentukan oleh pribadinya, tapi sangat bergantung pada kinerja para pejabat strategis di bawahnya,” ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/7/2025).
Adapun empat jabatan penentu itu, yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Kalau mereka tidak bekerja maksimal, citra gubernur yang rusak,” sambung Sugiyanto.
Ia menyampaikan, persoalan banjir, kemacetan, sampah, dan urbanisasi adalah empat isu kronis yang selama ini terus membayangi Jakarta dan membutuhkan perhatian ekstra dari Gubernur Pramono Anung.
Menurutnya, penyelesaian terhadap persoalan tersebut hanya bisa dicapai jika pejabat yang mengisi posisi strategis memiliki kompetensi tinggi dan integritas yang kuat.
Sugiyanto menjelaskan, Kepala Dinas Sumber Daya Air memegang peran krusial dalam mengatasi banjir yang menjadi langganan di ibu kota.
“Banjir bisa memakan korban jiwa dan menyebabkan kerugian besar. Kalau kepala dinasnya lemah dalam mitigasi dan respons cepat, maka yang disalahkan pasti gubernur. Jabatan ini butuh pemimpin yang punya keahlian teknis dan sigap di lapangan,” tegasnya.
Untuk urusan transportasi dan kemacetan, Sugiyanto menyebut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) harus mampu melakukan terobosan nyata.
“Selama ini solusi Dishub seperti ganjil-genap hanya tambal sulam. ERP belum jalan. Padahal anggarannya besar. Kalau kepala dinas tidak mampu membuat strategi transportasi publik yang terintegrasi, masyarakat akan kecewa dan gubernur kena imbasnya,” katanya.
Terkait pengelolaan sampah, Sugiyanto menyebutkan bahwa kondisi Jakarta sudah darurat.
Ia menyoroti kegagalan RDF Rorotan yang seharusnya diresmikan pada minggu ke-9 program 100 hari kerja Gubernur DKI sesuai Ingub No. e-0001 Tahun 2025, namun batal karena kendala teknis dan protes warga atas bau menyengat dari hasil uji coba.
“Sampah Jakarta 8.000 ton per hari, dan kita masih bergantung pada TPST Bantargebang yang sudah mendekati batas. Proyek ITF Sunter mangkrak, RDF Rorotan bermasalah, bahkan gagal diresmikan sesuai Instruksi Gubernur. Ini kegagalan yang memalukan!” tegasnya.
“Kalau proyek seperti RDF yang sudah telan triliunan tidak jadi diresmikan, artinya pejabat terkait tidak bekerja dengan benar. Ini mencoreng nama gubernur di mata publik,” tambahnya.