Rabu, November 18, 2026

Breaking News Pernyataan Presiden Prabowo: Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto angkat bicara menyikapi dinamika sosial dan politik yang belakangan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia.

Dalam pernyataannya usai menggelar pertemuan tertutup dengan para ketua umum partai politik dan sejumlah menteri di Istana Negara pada Minggu (31/8), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak fundamental warga negara.

“Saya terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Prabowo dalam keterangannya kepada awak media.

Baca Juga :  Moeldoko Tegaskan Rocky Gerung Telak Menyerang Pribadi Presiden Jokowi

Presiden juga menyinggung soal adanya tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam menangani unjuk rasa belakangan ini.

Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran sedang berjalan dan dilakukan secara cepat serta transparan.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden.

Baca Juga :  Diah Pitaloka Tak Ingin Insiden Kantor MUI Dimanfaatkan oleh Provokator Pecah Belah Umat

Selain menyikapi tindakan aparat, Prabowo juga merespons aspirasi publik terhadap kinerja dan pernyataan sejumlah anggota DPR.

Ia menyampaikan, para ketua umum partai politik telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Apresiasi Pemulangan WNI Korban TPPO dari Thailand

Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan para pimpinan DPR telah berkomitmen untuk mencabut beberapa kebijakan yang menuai kontroversi.

Termasuk di antaranya soal tunjangan anggota dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tambahnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...