Aliansi.co,Jakarta- Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp268 miliar untuk mempercepat penanganan bencana alam di sejumlah daerah terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan dana tambahan tersebut telah diterima seluruh pemerintah daerah sasaran dan digunakan untuk mendukung penanganan darurat hingga pemulihan layanan dasar masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Ia menegaskan, pemerintah pusat terus mengawal agar bantuan anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten, kota, dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito mengungkapkan adanya solidaritas lintas daerah dalam penanganan bencana.
Sejumlah pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan anggaran maupun barang untuk membantu wilayah yang terdampak.
“Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana lebih kurang Rp5 miliar. Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Langkah ini diambil agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk sembilan tim, dari dukcapil ke tiga provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akta kelahiran, KTP yang hilang, dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Pembangunan tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dengan dukungan non-APBN.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” kata Tito.
Ia merinci, total hunian tetap yang akan dibangun mencapai 2.600 unit yang tersebar di beberapa wilayah terdampak.
Pembangunan tersebut dijadwalkan segera dimulai melalui pelaksanaan peletakan batu pertama.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN. Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” ujarnya.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendata kantor-kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemerintah akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu. Kalau tidak mampu, kita akan ambil alih. Dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” pungkas Tito.