Sabtu, Oktober 17, 2026

Masalah Banjir Tak Terselesaikan, DPRD Minta Gubernur Pramono Evaluasi Kinerja Bawahannya

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengkritik kinerja bawahan Gubernur DKI Jakarta yang tak maksimal dalam penanganan banjir.

Ia menilai persoalan banjir di ibu kota merupakan masalah klasik yang tidak kunjung diselesaikan secara serius dan terstruktur.

“Banjir ini bukan hal baru, sudah terjadi sejak zaman kolonial. Tapi sampai hari ini, satu pun aliran sungai belum tuntas penanganannya,” ujar Pantas dalam keterangannya di laman resmi DPRD DKI Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

Menurut Pantas, kompleksitas persoalan banjir saat ini semakin meningkat akibat perubahan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta penataan kota yang dinilainya dilakukan secara serampangan.

Baca Juga :  Sapu Polutan di Udara, Pemkot Jaksel Ajak Pemilik Gedung Percepat Pasang Water Mist

Ia menyampaikan perlu ada rencana jangka panjang yang konsisten dan dijadikan pedoman oleh setiap pemimpin daerah.

“Sayangnya, banyak program pengendalian banjir yang tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Selalu buat program baru, tapi hasilnya tidak terlihat,” ujarnya.

Pantas secara khusus meminta kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar berani mengambil langkah konkret dan menunjukkan komitmen serius.

Ia menegaskan bahwa permasalahan banjir tidak akan selesai tanpa tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang konsisten.

Baca Juga :  Wali Kota Jaksel Minta Posko Banjir di Daerah Rawan Bencana Mulai Disiapkan

“Sudah dua pemimpin berganti, tapi banjir tetap saja menjadi masalah utama warga Jakarta,” tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pejabat terkait yang kinerjanya belum maksimal, terutama dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti sodetan, normalisasi sungai, dan pengelolaan waduk.

“Jika kita serius, semua itu bisa dilakukan. Tapi kalau pejabatnya tidak mau bekerja maksimal, ya tentu rakyat terus jadi korban,” pungkasnya.

Selain itu, Pantas juga mengusulkan optimalisasi fungsi sodetan Sungai Ciliwung dan Bendungan Sukamahi agar maksimal dalam mengendalikan debit air dari hulu.

Baca Juga :  Rugi Usaha Jakpro Harus Ada Bertanggung Jawab, DPRD DKI Didesak Bentuk Pansus 

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi 13 Sungai besar di DKI Jakarta.

Terutama pelebaran, pengerukan, dan penguatan tanggul Sungai Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke secara menyeluruh.

Di samping itu, merelokasi warga bantaran sungai secara layak dan menambah embung, waduk, dan danau buatan.

“Ada 13 aliran sungai, satu sungai pun tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Kira-kira ini hanya semacam pesan, siapa tahu bermanfaat untuk kita ke depan,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

BGN Buka Suara soal Penemuan Mayat di Dapur MBG

Aliansi.co,Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal penemuan mayat yang dikaitkan dengan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan BGN menyusul beredarnya informasi...

Mutasi Besar-besaran Polri, Wakabaintelkam-Kakorlantas hingga Kapolda Berganti

Aliansi.co, Jakarta – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 199 personel yang terdiri dari perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Sejumlah jabatan strategis mulai...

Polri Gerebek Dua Kampung Narkoba Legendaris Jakarta, 24 Orang Diamankan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggerebek dua kampung legendaris yang terkenal sebagai basis peredaran narkoba di Jakarta, yakni Kampung Ambon, Jakarta Barat, dan Kampung Boncos, Jumat...

Terseret Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi, Bupati Gowa Dijerat Pasal Berlapis

Aliansi.co, Jakarta – Bupati Gowa, HT, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau pungutan liar serta gratifikasi terkait pengurusan...

Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg, Komisi III DPR Minta Polisi Transparan dan Profesional

Aliansi.co, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyoroti dugaan intimidasi dalam pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Mauk...