Aliansi.co, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang adanya aksi sweeping terhadap tempat makan selama bulan Ramadhan tahun ini.
Ia menegaskan, menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada ‘sweeping’,” kata Pramono di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Sabtu (15/2).
Pramono menegaskan, kondusivitas Jakarta selama Ramadhan merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Karena itu, ia tidak akan memberi ruang bagi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan maupun keributan di masyarakat.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ujarnya.
Menurut Pramono, menyambut Ramadhan harus dilakukan dengan penuh kedamaian dan kerukunan.
Terlebih, Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga suasana yang tertib dan harmonis perlu dijaga bersama.
Ia menilai momentum Ramadhan seharusnya menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjut dia, telah menyiapkan berbagai agenda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman.
Sejumlah penguatan kegiatan keagamaan juga telah dipersiapkan untuk mendukung suasana yang kondusif.
Pramono pun berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi tetap damai sehingga pelaksanaan ibadah Ramadhan di Jakarta dapat berlangsung dengan nyaman bagi semua pihak.