Rabu, November 18, 2026

Babak Baru Polemik Parkir Blok M, Pemprov DKI Telusuri Dugaan Ilegal Pansus

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Polemik parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, memasuki babak baru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menelusuri dugaan praktik ilegal yang diungkap Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta.

Langkah penelusuran ini dilakukan menyusul penyegelan lokasi parkir di Blok M Square oleh DPRD DKI yang menemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaannya.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap legalitas parkir yang dipersoalkan.

“Terkait dengan parkir yang diduga ilegal, saya mengatakan diduga ya, karena ini kan semua masih dalam proses Pansus. Jadi kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Pansus DPRD,” kata Yustinus kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga :  Bulan Tertib Trotoar, Satpol PP Jaksel Sasar PKL dan Parkir Liar di Jalan Kemang Raya

Ia menjelaskan, pemeriksaan mencakup aspek perizinan hingga riwayat penyetoran retribusi ke kas daerah.

Hal ini penting untuk memastikan apakah pengelolaan parkir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru melanggar aturan.

“Maka apa yang kami lakukan? Kemarin kami langsung berkoordinasi di internal, sekarang Dishub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman,” ujarnya.

Menurut Yustinus, dugaan pelanggaran parkir tersebut tidak sekadar praktik pungutan liar (pungli), melainkan berpotensi melibatkan sistem pengelolaan yang terstruktur.

Karena itu, Pemprov DKI juga akan menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran izin operasional dari pihak pengelola.

Baca Juga :  Ramp Check Arus Balik di Terminal Lebak Bulus, 9 Angkutan Lebaran Ditemukan Tidak Laik Jalan

“Apakah dipastikan tidak ada izin, atau sedang berproses, itu yang sedang kita dalami bersama-sama. Nanti akan kita berikan update dan pastikan semua transparan,” ucapnya.

Selain investigasi administratif, Pemprov DKI turut mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawasi aktivitas parkir komersial di berbagai titik di Jakarta.

“Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya penertiban yang sejalan dengan pembahasan di DPRD DKI,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel enam fasilitas parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, penyegelan sebagai langkah konkret melindungi hak masyarakat dan juga mengamankan kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil parkir di kawasan Blok M Square.

Baca Juga :  Pramono Temukan Pelanggaran Harga Sewa Kios yang Viral Mencekik Pedagang Blok M

Ia menyebut potensi kerugian negara dari pajak parkir di kawasan Blok M selama 15 tahun mencapai lebih dari Rp50 miliar.

“Hari ini kami melakukan fungsi pengawasan sebagai langkah konkret untuk memastikan agar parkir ilegal yang melanggar aturan untuk dilakukan penyegelan. Kami ingin melindungi hak-hak masyarakat dan keuangan pendapatan asli daerah dan juga melindungi untuk kerugian potensi pendapatan asli daerah,” kata Jupiter di kawasan Blok M Square, Senin (11/5/2026).

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...