Aluansi.co, Jakarta- Pasca kericuhan besar yang melanda Ibu Kota pada 30 hingga 31 Agustus 2025, Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengajak seluruh warga Jakarta untuk bahu membahu membantu Gubernur Pramono Anung dalam menjaga stabilitas dan kedamaian kota.
Dalam pernyataannya, Sugiyanto menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam merawat harmoni sosial dan keamanan bersama, menyusul demonstrasi yang berujung pada penjarahan serta perusakan rumah milik beberapa anggota DPR dan pejabat lainnya.
“Semua peristiwa tersebut memang telah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Namun, betapapun rumit kondisi saat ini yang bagaikan benang kusut, tetap harus diurai. Jakarta adalah kampung kita bersama,” ujar Sugiyanto, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (1/9/2025).
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap eskalasi situasi yang terus memanas hingga dini hari, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan luka sosial bagi warga Ibu Kota.
“Setiap orang yang tinggal di Jakarta memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut meredam serta menyelesaikan permasalahan yang tengah berlangsung,” tegasnya.
“Jakarta bukan sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga barometer bagi daerah lain di Indonesia. Stabilitas di Jakarta mencerminkan stabilitas nasional,” sambungnya.
Sugiyanto menyebutkan, unjuk rasa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Namun, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan hingga melanggar hukum dan merugikan orang lain.
“Demonstrasi yang berujung pada kekerasan, perusakan, dan penjarahan jelas telah keluar dari koridor hukum serta merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa aspirasi publik seharusnya disalurkan melalui jalur konstitusional dan dialog, bukan melalui tindakan anarkis.
“Saya meyakini masyarakat Jakarta pada dasarnya adalah orang-orang baik yang tidak menginginkan demonstrasi berakhir dengan kerusakan dan kerugian,” jelasnya.
“Kekecewaan yang muncul seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional dan dialog yang sehat, bukan dengan tindakan anarkis,” lanjutnya.
Kekecewaan Bukan Alasan untuk Anarki
Sugiyanto tidak menampik bahwa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah maupun DPR saat ini sangat mendalam.
Namun menurutnya, kericuhan bukanlah solusi dan hanya akan memperburuk keadaan.
“Sejumlah peristiwa memprihatinkan yang terjadi di Jakarta seolah menjadi sesuatu yang sulit terelakkan. Pada akhirnya, menjadi semakin sulit untuk menunjuk siapa yang sepenuhnya salah dalam situasi ini,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar semua elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, bersatu dan saling menahan diri demi menjaga Jakarta tetap aman dan damai.
“Semua pihak dituntut untuk bertindak bijak, mengedepankan musyawarah, komunikasi, serta mencari solusi damai yang tidak merugikan siapa pun. Hal ini menjadi wajib dilakukan oleh kita semua yang tinggal di Jakarta,” imbuhnya.
Mengakhiri pernyataannya, Sugiyanto berharap agar Jakarta segera pulih dari situasi yang memanas dan kembali menjadi kota yang aman, tenteram, serta sejahtera bagi seluruh warganya.
“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kedamaian, keamanan, kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Semoga tidak ada lagi demonstrasi yang berujung pada kerugian dan perpecahan, melainkan lahir solusi yang membawa kebaikan bersama,” tutupnya.