Rabu, November 18, 2026

DPRD Jakarta Usulkan Anggaran Bansos Ditambah, Alasannya Anak Stunting Sangat Banyak

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggagaran bantuan sosial (Bansos) ditambah dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu.

Alasannya karena jumlah anak stunting di Jakarta sangat banyak.

Adalah Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah yang mengusulkan penambahan anggaran Bansos tersebut.

“Saya ingin minta ini (anggaran Bansos) ditambah menjadi Rp500 ribu per bulan, karena sangat banyak yang mengalami stunting ini anak usia 0 sampai 5 tahun,” ujar Sholikhah di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga :  Anggota DPRD DKI Soroti Kebijakan Sewa Lahan Makam, Mintanya Gratis Retribusi

Tak hanya Bansos, ia juga mengusulkan anggaran Kartu Anak Jakarta (KAJ) ditambah.

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu bertujuan untuk mempercepat penanganan gizi buruk (stunting) di Jakarta.

Menurut Sholikhah, dana Rp300 ribu per bulan yang diterima anak Jakarta kurang mencukupi kebutuhan dasar dalam pemenuhan gizi anak.

Dengan nominal Rp 500 ribu, kata dia, anak Jakarta bisa mendapatkan kelayakan asupan yang baik.

Baca Juga :  Pakai Pin Emas, Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Naik Dua Kali Lipat

Dengan begitu, tak ada lagi anak alk stunting di ibukota.

“Kita ingin menuntaskan stunting, dan harus didukung anggaran yang cukup. Pemerintah harus hadir dalam penuntasan stunting. Ini prioritas. Tanggung jawab kita,” tutur Sholikhah.

Ia yakin, Dinas Sosial mampu menaikan anggaran Bansos KAJ. Mengingat tahun sebelumnya, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) memberikan Rp600ribu kepada penerima manfaat setiap bulannya.

“Kita pernah memberikan Lansia Rp600 ribu. Artinya kita mampu. Saya ingin anak stunting harus diselesaikan dengan anggaran yang cukup, yaitu Rp500ribu,” ungkapnya.

Baca Juga :  DPRD DKI Tegaskan Pembongkaran Trotoar di Pondok Indah Harus Ditindak

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Premi Lasari menjelaskan, nominal Rp300 ribu per bulan untuk penerima manfaat KAJ merupakan hasil dari kajian dan mengacu pada Program Keluarga Harapan (PKH) milik pemerintah pusat.

“Kami mengacu juga dari anggaran pusat, untuk bantuan PKH ibu hamil itu hanya diberikan Rp3 juta per tahun, artinya alokasi anggaran Bansos itu hanya Rp250 per bulan,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...