Sabtu, Juli 4, 2026

DPRD Jakarta Usulkan Anggaran Bansos Ditambah, Alasannya Anak Stunting Sangat Banyak

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggagaran bantuan sosial (Bansos) ditambah dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu.

Alasannya karena jumlah anak stunting di Jakarta sangat banyak.

Adalah Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah yang mengusulkan penambahan anggaran Bansos tersebut.

“Saya ingin minta ini (anggaran Bansos) ditambah menjadi Rp500 ribu per bulan, karena sangat banyak yang mengalami stunting ini anak usia 0 sampai 5 tahun,” ujar Sholikhah di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga :  DPRD Soroti Rangkap Jabatan Pelaksana Tugas di Pemprov DKI Jakarta

Tak hanya Bansos, ia juga mengusulkan anggaran Kartu Anak Jakarta (KAJ) ditambah.

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu bertujuan untuk mempercepat penanganan gizi buruk (stunting) di Jakarta.

Menurut Sholikhah, dana Rp300 ribu per bulan yang diterima anak Jakarta kurang mencukupi kebutuhan dasar dalam pemenuhan gizi anak.

Dengan nominal Rp 500 ribu, kata dia, anak Jakarta bisa mendapatkan kelayakan asupan yang baik.

Baca Juga :  DPRD DKI Tegaskan Pembongkaran Trotoar di Pondok Indah Harus Ditindak

Dengan begitu, tak ada lagi anak alk stunting di ibukota.

“Kita ingin menuntaskan stunting, dan harus didukung anggaran yang cukup. Pemerintah harus hadir dalam penuntasan stunting. Ini prioritas. Tanggung jawab kita,” tutur Sholikhah.

Ia yakin, Dinas Sosial mampu menaikan anggaran Bansos KAJ. Mengingat tahun sebelumnya, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) memberikan Rp600ribu kepada penerima manfaat setiap bulannya.

“Kita pernah memberikan Lansia Rp600 ribu. Artinya kita mampu. Saya ingin anak stunting harus diselesaikan dengan anggaran yang cukup, yaitu Rp500ribu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pakai Pin Emas, Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Naik Dua Kali Lipat

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Premi Lasari menjelaskan, nominal Rp300 ribu per bulan untuk penerima manfaat KAJ merupakan hasil dari kajian dan mengacu pada Program Keluarga Harapan (PKH) milik pemerintah pusat.

“Kami mengacu juga dari anggaran pusat, untuk bantuan PKH ibu hamil itu hanya diberikan Rp3 juta per tahun, artinya alokasi anggaran Bansos itu hanya Rp250 per bulan,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Penggerebekan Kampung Narkoba di Kalteng Berujung Maut, Satu Polisi Gugur dan Dua Personel Hilang

Aliansi.co,Jakarta- Operasi pemberantasan narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berakhir tragis. Seorang anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Katingan gugur setelah diserang...

Dari Kertas hingga Emboss, Begini Proses Pemeriksaan Ijazah Jokowi oleh Polda Metro

Aliansi.co,Jakarta- Polda Metro Jaya mengungkap proses pemeriksaan forensik terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam penyidikan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat...

Kode BC1 Terbongkar di Sidang Tipikor, Jaksa Sebut Jatah Rp21 Miliar untuk Dirjen Bea Cukai

Aliansi.co,Jakarta- Kode BC1 yang diduga merujuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terungkap dalam sidang dugaan suap importasi barang di Direktorat...

Sidang Suap Bea Cukai, Nama Sejumlah Direktur Disebut dalam Kesaksian Terdakwa dan Saksi

Aliansi.co,Jakarta- Nama sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali mencuat dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan impor yang menjerat pemilik PT Blueray Cargo,...

Anggota Brimob Dikeroyok dan Dibacok Debt Collector, Baru Dua Pelaku Ditangkap

Aliansi.co, Banten- Polda Banten menangkap dua debt collector yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembacokan terhadap dua anggota Satuan Brimob Polda Banten saat...