Rabu, November 18, 2026

Viral Dicegat Polisi, Kasus Mobil Dinas Plesiran ke Puncak Diperiksa Inspektorat DKI

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Kasus mobil dinas milik Pemprov DKI Jakarta yang viral dicegat polisi saat plesiran di Jalur Puncak, Bogor, kini ditangani Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) bergerak cepat menindaklanjuti video yang beredar di media sosial tersebut.

Dalam video viral itu, terlihat petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menghentikan sebuah kendaraan yang diduga menggunakan pelat nomor tidak sesuai peruntukannya.

Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran internal serta berkoordinasi dengan Inspektorat guna mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga :  Viral Mobil Dinas Pelat Merah Ngebul di Jaksel, Warganet: Tilang Emisi Cuaks

“Kami telah mengidentifikasi pihak terkait dan saat ini berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @dulyanidul, petugas kepolisian tampak mempertanyakan warna pelat kendaraan yang digunakan.

“Bisa lihat SIM sama STNK? Harusnya pelatnya warnanya apa ini, Pak? Putih atau merah?” tanya petugas saat pemeriksaan.

Setelah dicek, kendaraan bernomor polisi B 1732 PQG tersebut diketahui merupakan milik Pemprov DKI Jakarta, yang seharusnya menggunakan pelat merah sebagai kendaraan dinas.

Baca Juga :  Bina Marga Bangun Zebra Cross Standar di Tebet, Warga: Jangan Sadar Diri Karena Viral

Namun, kendaraan itu justru menggunakan pelat putih saat melintas di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Petugas kemudian mempertanyakan alasan penggunaan pelat yang tidak sesuai tersebut.

“Seharusnya pelatnya merah. Kenapa diganti menjadi putih?” ujar petugas kepada pengemudi.

Faisal menegaskan, penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan di luar kedinasan.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan. Ini menjadi perhatian serius dan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Dorong Baznas BAZIS DKI Perbanyak Bedah Rumah Warga Tak Mampu

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan aset daerah.

Selain itu, Faisal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan perhatian publik tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Masukan dari publik menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...