Rabu, November 18, 2026

Disdik DKI Diminta Transparan soal Proyek Pembangunan Sekolah yang Ditemukan KPK Bermasalah

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan (Disdik), untuk segera menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyimpangan dalam proyek pembangunan sekolah di Ibu Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, ditemukan adanya deviasi atau penyimpangan dari standar teknis proyek pembangunan sekolah hingga mencapai sekitar minus 31 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, dalam rapat konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (9/7/2025).

Baca Juga :  Dinyatakan Lengkap, Berkas Pacar Anak Pejabat Ditjen Pajak Dikirim ke Kejaksaan

“Kami sangat menyayangkan adanya temuan deviasi sebesar 31 persen pada proyek pembangunan sekolah. Ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan proyek. Kami minta Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan klarifikasi kepada publik,” ujar Justin dikutip, Kamis (10/7/2025).

Menurut Justin, penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi berdampak pada kualitas pendidikan di Jakarta.

Ia menegaskan, infrastruktur sekolah yang tidak sesuai standar bisa membahayakan keselamatan siswa dan menghambat proses belajar-mengajar.

Karena itu, dirinya meminta agar Disdik DKI bersikap transparan terhadap hasil evaluasi tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau penyimpangan yang disengaja dalam pelaksanaan proyek.

Baca Juga :  Ucapkan Sumpah, Bastian Simanjuntak Diingatkan Fungsi dan Tugas Anggota DPRD DKI

“Kalau memang ada pelanggaran atau potensi tindak pidana, kita harap Pemprov tidak ragu untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran pendidikan digunakan sebagaimana mestinya,” kata Justin.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan serius terkait pembangunan enam paket sekolah di DKI Jakarta.

Laporan Temuan (LHP) BPK bersama catatan lapangan KPK menyebutkan, progres pembangunan enam paket proyek fisik sekolah tersebut mengalami deviasi sebesar minus 31 % dari target kontrak.

Baca Juga :  Pramono Ungkap Alasan Lantik 59 Pejabat yang Naik Angkutan Umum

Pembangunan sekolah bermasalahan ini ditemukan KPK melalui Satgas II Korsup Wilayah II, saat melakukan inspeksi pada 22 Mei 2025 lalu. 

Enam paket proyek yang dilakukan inspeksi di antaranya, TK Negeri, SDN 01 & 02 Cikini, USB SMA Cikini, dan SDN Duri Pulo. 

Total anggaran enam paket proyek ini sebesar Rp262 miliar. 

Target pembangunan sekolah dijadwalkan selesai per 31 Desember 2024. 

Namun, meski telah tujuh kali adendum memperpanjang deadline hingga 22 Juni 2025 , pembangunan sekolah tak kunjung rampung. 

“Deviasi progres fisik mencapai minus 31 % dari rencana. Ini berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan,” tulis LHP BPK.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...