Aliansi.co, Jakarta- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menegaskan pentingnya menciptakan ruang dialog lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan yang terarah dan partisipatif.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan Mukhlisin dalam sosialisasi Informasi Rencana Kota (IRK), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Rencana Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur wilayah dan instansi teknis, seperti camat, kepala suku dinas, kepala Puskesmas, serta perwakilan lembaga pemerintah lainnya.
Mukhlisin mengatakan, perkembangan kota yang cepat menuntut adanya sinergi kuat antar pemangku kepentingan.
Menurutnya, komunikasi dan dialog lintas sektor menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Perkembangan kota yang begitu cepat menuntut kita untuk tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan ke depan. Di sinilah pentingnya ruang dialog lintas sektor agar setiap kebijakan bisa dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran,” ujar Mukhlisin dalam keterangannya, dikuti Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan terus mendorong penyelenggaraan pembangunan yang berbasis data, terencana, tertib, dan transparan.
“Saya berharap forum ini bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, tetapi menjadi ruang kolaborasi dan dialog terbuka yang dapat memperkuat sinergi di lapangan,” tegasnya.
Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Selatan, Widodo Soeprayitnom enyampaikan, kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan IRK, PBG, dan perencanaan gedung pemerintah daerah.
“Sosialisasi ini bukan hanya menyampaikan regulasi, tetapi juga membuka ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman langsung dari para pelaksana di lapangan,” kata Widodo.
Ia menilai, pelibatan peserta dari berbagai latar belakang wilayah sangat penting agar kebijakan yang dirancang dapat disempurnakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata.
“Masukan dari peserta sangat berarti untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program ini ke depannya. Kita ingin hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.