Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila anggota dewan lebih banyak berada di lapangan untuk agenda yang belum tentu mendesak, sementara kehadiran mereka di kantor justru terbatas.
“Jika pola seperti ini memang sengaja dipelihara, maka koreksi besar harus dilakukan. Kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi utama sebaiknya dikurangi atau bahkan dihapus,” katanya.
Legalkan Secara Transparan
Sugiyanto justru menyarankan agar gaji dan tunjangan anggota dewan dilegalkan secara terbuka, bahkan bisa ditingkatkan setara pejabat tinggi BUMN atau BUMD.
“Legalkan saja secara jelas melalui undang-undang atau peraturan resmi lainnya, sehingga tidak perlu ditutupi dengan embel-embel seperti dana reses atau kunjungan kerja. Tapi harus disertai kewajiban mutlak menjalankan fungsi konstitusional secara sungguh-sungguh,” ujarnya.
Baginya, transparansi penting agar masyarakat tahu berapa besar sebenarnya pendapatan para wakil rakyat.
Ia menambahkan bahwa aktivis dan pemerhati kebijakan dengan mudah dapat mengurai potensi penyimpangan, karena itu sistem gaji resmi dan terbuka lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan.
Namun ada syarat yang menurutnya tidak bisa ditawar yakni, jika masih ada korupsi dengan gaji besar, maka hukumannya harus sangat berat.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Jika masih terjadi, hukuman mati layak dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999,” tegas pria berkacamat yang biasa disapa SGY ini.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kinerja.
Anggota dewan yang malas atau tidak produktif harus diganti.
“Anggota dewan yang berkinerja buruk harus segera diberhentikan dan digantikan oleh yang lebih kompeten. Ini syarat mutlak demi menjaga integritas lembaga perwakilan rakyat,” ucapnya.
Partai Politik Penentu Arah Bangsa
Di akhir pernyataannya, Sugiyanto menegaskan bahwa kekuatan dan independensi dewan sangat bergantung pada partai politik.
Karena semua anggota legislatif berasal dari partai, maka kualitas partai dan ketua umumnya akan menentukan maju atau mundurnya bangsa.
“Kunci utama terletak pada partai politik, karena dewan tunduk pada elite partai, terutama ketua umum. Jika partai bersih dan ketua umumnya jujur dan adil, rakyat akan sejahtera. Negara pun akan tegak sebagai bangsa yang adil dan makmur,” pungkasnya.