Aliansi.co, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta pada Selasa (2/9).
Pertemuan tersebut membahas percepatan perbaikan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Gubernur Pramono mengungkapkan kerusakan sejumlah fasum semakin meluas, termasuk halte Transjakarta, stasiun MRT, CCTV, traffic light, serta Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di beberapa lokasi.
“Pemprov DKI saat ini tengah menangani perbaikan berbagai fasilitas publik yang terdampak. Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait JPO di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan kajian ulang, total kerugian akibat kerusakan fasilitas publik kini membengkak menjadi sekitar Rp80 miliar.
“Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelasnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera turun tangan memperbaiki dua JPO yang rusak.
Ia menegaskan langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menjaga fungsi fasilitas umum, khususnya di ibu kota.
“Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” kata Menteri Dody.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh Indonesia, dan sebagian akan dialokasikan untuk membantu Jakarta.
“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” pungkasnya.
