Senin, April 20, 2026

Kerugian Membengkak, Pramono Minta Menteri PUPR Bantu Biaya Perbaikan Fasum Rusak

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta pada Selasa (2/9).

Pertemuan tersebut membahas percepatan perbaikan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, Gubernur Pramono mengungkapkan kerusakan sejumlah fasum semakin meluas, termasuk halte Transjakarta, stasiun MRT, CCTV, traffic light, serta Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di beberapa lokasi.

Baca Juga :  Kata-kata Terakhir Ridwan Kamil Usai Akui Pramono-Rano Unggul 

“Pemprov DKI saat ini tengah menangani perbaikan berbagai fasilitas publik yang terdampak. Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait JPO di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan kajian ulang, total kerugian akibat kerusakan fasilitas publik kini membengkak menjadi sekitar Rp80 miliar.

“Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasus TPPO Lagi di Kalibata City, DPRD Soroti Kinerja Gugus Tugas DKI

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera turun tangan memperbaiki dua JPO yang rusak.

Ia menegaskan langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menjaga fungsi fasilitas umum, khususnya di ibu kota.

“Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” kata Menteri Dody.

Baca Juga :  Agak Laen, Ormas Kembang Latar Pilih Bagi-bagi Takjil saat Bulan Ramadhan

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh Indonesia, dan sebagian akan dialokasikan untuk membantu Jakarta.

“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Dana Umat Rp28 Miliar Diduga Digelapkan, BNI Janji Kembalikan Bertahap

Aliansi.co, Jakarta- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan akan mengembalikan dana umat senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga digelapkan dalam kasus...

Ombudsman Angkat Bicara, Singgung Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Kasus Hery Susanto

Aliansi.co,Jakarta- Ombudsman RI angkat bicara menyikapi kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto Ombudsman menyinggung pentingnya asas praduga tak bersalah dan tetap berkomitmen...

Ketua Ombudsman Jadi Tersangka Korupsi Tambang Nikel, Bermula dari Keberatan Bayar PNBP 

Aliansi.co,Jakarta- Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di...

Peras Anggota DPR Rp 300 Juta, Empat KPK Gadungan Ditangkap di Jakbar

Aliansi.co, Jakarta-Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polda Metro Jaya menangkap empat orang terduga pelaku pemerasan yang menyasar anggota DPR RI. Para pelaku ditangkap...

DPR Soroti Kasus Videografer Karo Amsal Sitepu, Singgung Keadilan Substantif

Aliansi.co, Jakarta- Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus videografer asal Karo, Amsal Christy Sitepu, yang tengah...