Rabu, November 18, 2026

Mungkinkah MK Mengabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres?

WIB

Oleh karena itu, MK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya, karena perubahan semacam ini seharusnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang positif.

Batas usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai domain yang ada dalam ranah pembuat undang-undang atau yang dikenal sebagai open legal policy.

Aturan batas usia capres-cawapres 40 tahun jelas disebutkan pada Pasal 169 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Baca Juga :  Polemik Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Begini Saran Yusril Ihza Mahendra

Pasal ini mengatur syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat bagi capres 2024 dan calon cawapres 2024.

Pada prinsipnya, saya setuju dengan argumen open legal policy.

Namun, penting untuk diingat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang diajukan.

Baca Juga :  Hasil Pilgub Malut Digugat ke MK, Kecelakaan Kapal Benny Laos Dijadikan Dalil

Kewenangan MK dalam memutuskan perkara didasarkan pada amanat konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang.

Lebih lanjut, MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang melebihi tuntutan atau yang dikenal sebagai ultra petita.

Di sinilah gugatan ini menjadi menarik.

Artinya, MK memiliki potensi untuk mengabulkan gugatan ini, termasuk membut keputusan ultra petita.

Baca Juga :  Dua Pensiunan Jenderal Didapuk jadi Dewan Penasihat Timnas AMIN

MK bisa saja mengizinkan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden 17 tahun.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...