Rabu, November 18, 2026

Mungkinkah MK Mengabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres?

WIB

Keputusan ultra petita ini mungkin saja terjadi sebab MK tidak hanya terbatas pada pertimbangan petitum yang diajukan oleh pemohon semata.

Secara substansial, keputusan ultra petita MK tidak bisa dilepaskan dari kondisi demokrasi yang terus berkembang, yang disebut sebagai konstitusi yang hidup (living constitution).

Akibatnya, konstitusi harus dapat diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Baca Juga :  Prihatin Masalah Jakarta, Achmad Rizki Nyaleg di Dapil 8 lewat NasDem

Dengan demikian, Hakim Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam perkara ini, MK dapat menganggap bahwa batas usia minimum 40 tahun untuk syarat calon presiden dan wakil presiden memiliki potensi menjadi pembatasan yang dapat mengancam prinsip-prinsip keadilan dan konstitusional.

Baca Juga :  Yenny Wahid Putuskan Dukung Ganjar-Mahfud, Bawa Barikade Gus Dur Deklarasi

Atas dasar pertimbangan ini, MK mungkin akan mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Oleh karena itu, sangat mungkin MK akan mengabulkan gugatan untuk menurunkan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun.

Bahkan, jika dianggap perlu, MK bisa membuat keputusan ultra petita yang mengizinkan usia minimum calon presiden dan wakil presiden sebesar 17 tahun.

Baca Juga :  Tak Ada Deklarasi Cawapres Anies di Milad PKS, Koalisi Pendukung Minta Ganjar dan Prabowo Umumkan Dulu
Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...